Liputan-Madura.orum Komunikasi dan Monitoring (FKMP) Pamekasan, Kamis (24/02) pagi menggelar demo ke Pemkab Pamekasan terkait rekrutmen CPNS, tahun 2010, yang dinilai tidak memuaskan dan cenderung tidak transparan.
Dalam orasinya, mereka menuntut agar hasil tes CPNS 2010 lalu di kembalikan lagi kepada peserta. Jika perlu lembar jawaban ditempel atau diumumkan secara terbuka.
SAHUR ABADI koordinator aksi mengatakan jika Pemkab Pamekasan tidak segera melakukan tuntutan mereka itu, maka indikasi semakin kuat kalau rektrumen CPNS 2010 sarat dengan korupsi.
“Kenapa begitu takutnya Pemkab untuk menunjukkan kepada kita semua hasil dari tes itu. Dengan demikian peserta CPNS menjadi puas terhadap hasilnya sehingga kita juga tahu pantas atau tidak peserta ini menjadi PNS,” tegas SAHUR.
Hadir menemui mereka HADI SOEWARSO Sekdakab Pamekasan dan Kepala BKD, LUKMAN HEIDI yang juga panitia Rekrutmen CPNS 2010. serta SULI FARIS Ketua Komisi A DPRD Pamekasan.
Menanggapi tuntutan mereka itu, HADI SOEWARSO Sekdakab menyatakan, pihaknya tidak bisa memenuhi tuntutan mereka karena terbentur MoU dengan ITB sebagai panitia pembuat soal. Berkas jawaban itu semua menjadi rahasia negara.
Pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri dengan kecewa karena menilai Pemkab tidak berpihak kepada rakyat. Pemkab Pamekasan tidak berani untuk benar-benar terbuka dan transparan.
Dalam orasinya, mereka menuntut agar hasil tes CPNS 2010 lalu di kembalikan lagi kepada peserta. Jika perlu lembar jawaban ditempel atau diumumkan secara terbuka.
SAHUR ABADI koordinator aksi mengatakan jika Pemkab Pamekasan tidak segera melakukan tuntutan mereka itu, maka indikasi semakin kuat kalau rektrumen CPNS 2010 sarat dengan korupsi.
“Kenapa begitu takutnya Pemkab untuk menunjukkan kepada kita semua hasil dari tes itu. Dengan demikian peserta CPNS menjadi puas terhadap hasilnya sehingga kita juga tahu pantas atau tidak peserta ini menjadi PNS,” tegas SAHUR.
Hadir menemui mereka HADI SOEWARSO Sekdakab Pamekasan dan Kepala BKD, LUKMAN HEIDI yang juga panitia Rekrutmen CPNS 2010. serta SULI FARIS Ketua Komisi A DPRD Pamekasan.
Menanggapi tuntutan mereka itu, HADI SOEWARSO Sekdakab menyatakan, pihaknya tidak bisa memenuhi tuntutan mereka karena terbentur MoU dengan ITB sebagai panitia pembuat soal. Berkas jawaban itu semua menjadi rahasia negara.
Pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri dengan kecewa karena menilai Pemkab tidak berpihak kepada rakyat. Pemkab Pamekasan tidak berani untuk benar-benar terbuka dan transparan.
sumber: suarasurabaya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar