---
Akibatnya, bukan saja soal peningkatan mutu pendidikan yang terabaikan, dari sisi biaya pendidikaan kerap menjadi beban para wali murid.
Adalah Ramli, saat berdiskusi dengan WARTA Giligenting, kemaren (15/02/11), mengatakan, ketika dulu tahun (2008). dana BOS di sejumlah sekolah SD (sekolah dasar) di Giligenting itu diduga tidak disampaikan sebagaimana aturan mainnya, yakni disalurkan kepada seluruh murid, sehingga bisa mengurangi beban orang tua dalam pengadaan buku, tas, baju dan sekaligus uang jajan (sekolah). "Kabar yang (banyak) saya terima, Dana-dana BOS itu, konon, dipakai buat usaha misalnya buka usaha dagang di lingkungan sekolah atau hal lainnya. Padahal semestinya uang itu disalurkan langsung kepada murid-muridnya, sebagaimana ketentuan pemerintah (Diknas Sumenep),"ujarnya.
Buktinya, kata Ramli, waktu (ketika saya ada di Giligenting tahun 2008-red) tidak sedikit omongan masyarakat, yang anak-anaknya masih sekolah SD mengeluh. "Biaya sekolah cukup memberatkan, meski ada program wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan gratis. Bahkan ada BOS lagi, tapi kenyataannya mana?" kata Ramli, menirukan omongan masyarakat, tanpa mau menyebutkan dari desa mana masyarakat tadi.
Pendapat senada dikemukakan, M. Saleh, logikanya, kalau BOS benar-benar disalurkan, tidak akan ada keluhan-keluhan dari dari para wali murid itu."Maka seharusnya, seluruh kepala sekolah di Giligenting terbuka kepada para wali murid. Tetapi mungkin saja BOS sudah disalurkan tetapi hanya kepada sekelompok kecil murid saja. Atau dengan kata lain, ada indikasi pilah-pilih terhadap murid yang akan diberikan BOS,"ujarnya.Akibatnya, bukan saja soal peningkatan mutu pendidikan yang terabaikan, dari sisi biaya pendidikaan kerap menjadi beban para wali murid.
Adalah Ramli, saat berdiskusi dengan WARTA Giligenting, kemaren (15/02/11), mengatakan, ketika dulu tahun (2008). dana BOS di sejumlah sekolah SD (sekolah dasar) di Giligenting itu diduga tidak disampaikan sebagaimana aturan mainnya, yakni disalurkan kepada seluruh murid, sehingga bisa mengurangi beban orang tua dalam pengadaan buku, tas, baju dan sekaligus uang jajan (sekolah). "Kabar yang (banyak) saya terima, Dana-dana BOS itu, konon, dipakai buat usaha misalnya buka usaha dagang di lingkungan sekolah atau hal lainnya. Padahal semestinya uang itu disalurkan langsung kepada murid-muridnya, sebagaimana ketentuan pemerintah (Diknas Sumenep),"ujarnya.
Buktinya, kata Ramli, waktu (ketika saya ada di Giligenting tahun 2008-red) tidak sedikit omongan masyarakat, yang anak-anaknya masih sekolah SD mengeluh. "Biaya sekolah cukup memberatkan, meski ada program wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan gratis. Bahkan ada BOS lagi, tapi kenyataannya mana?" kata Ramli, menirukan omongan masyarakat, tanpa mau menyebutkan dari desa mana masyarakat tadi.
Sudah kondisinya demikian, kata M. Saleh, pihaknya memperkirakan soal BOS yang mengalir ke Giligenting itu kurang 'terpantau'. "Indikasinya, kurang atau jangan-jangan tidak ada pengawasan (dari Sumenep-red) mengenai penyaluran BOS di Giligenting?"ujarnya. (Saiful) .
Sumber: http://wartagiligenting.blogspot.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar