Liputan-Madura. Belum tuntasnya sejumlah kasus dugaan pelanggaran kode etik dewan yang ditangani Badan Khormatan (BK), anggota Fraksi PKB menilai BK DPRD Sumenep mandul. Salah satu anggota fraksi PKB, Sinhaji Darmaji menilai, Baleg DPRD Sumenep mandul dalam menangani sejumlah kasus pelanggaran kode etik dewan.
"Kalau kami menilai, BK sedang mandul. Sebab, beberapa persoalan yang masuk ke BK meski sudah lama tidak ada yang diselesaikan," tegas Sinhaji, Kepada www.today.co.id, Rabu (11/05/2011).
Sinhaji menambahkan, beberapa kasus seperti gratifikasi DPRD baik dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mapun dari oil company dan beberapa kasus pelanggaran lainnya, tak satupun ada yang kelar. Padahal, proses penanganan oleh BK sudah hampir dua tahun berjalan.
"Mestinya, satu dari beberapa kasus yang ditangani BK sudah ada yang diparipurnakan untuk ditetapkan apakah melanggar atau tidak. Tapi sayang, BK terkesan tidak punya taring dan membiarkan kasus tersebut berlarut-larut," tandasnya.
Pihaknya berharap, BK DPRD Sumenep segera menyelesaikan sejumlah kasus yang ditanganinya, agar publik tidak bertanya-tanya. "Kalau dibiarkan, masyarakat pasti akan selalu bertanya-tanya. Apalagi, sebelumnya sudah kerap kali di ekspos di beberapa media," terangnya.
Sebelumnya, Miftah anggota BK DPRD Sumenep, menegaskan bahwa lembaganya akan terus menindak lanjuti kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum anggota dewan.
"Kalau kami menilai, BK sedang mandul. Sebab, beberapa persoalan yang masuk ke BK meski sudah lama tidak ada yang diselesaikan," tegas Sinhaji, Kepada www.today.co.id, Rabu (11/05/2011).
Sinhaji menambahkan, beberapa kasus seperti gratifikasi DPRD baik dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mapun dari oil company dan beberapa kasus pelanggaran lainnya, tak satupun ada yang kelar. Padahal, proses penanganan oleh BK sudah hampir dua tahun berjalan.
"Mestinya, satu dari beberapa kasus yang ditangani BK sudah ada yang diparipurnakan untuk ditetapkan apakah melanggar atau tidak. Tapi sayang, BK terkesan tidak punya taring dan membiarkan kasus tersebut berlarut-larut," tandasnya.
Pihaknya berharap, BK DPRD Sumenep segera menyelesaikan sejumlah kasus yang ditanganinya, agar publik tidak bertanya-tanya. "Kalau dibiarkan, masyarakat pasti akan selalu bertanya-tanya. Apalagi, sebelumnya sudah kerap kali di ekspos di beberapa media," terangnya.
Sebelumnya, Miftah anggota BK DPRD Sumenep, menegaskan bahwa lembaganya akan terus menindak lanjuti kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum anggota dewan.
sumber: today
Tidak ada komentar:
Posting Komentar