Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia saat ini telah mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak periode pemulihan akibat krisis ekonomi akhir tahun 1990 an. Perubahan tersebut dapat di identifikasi paling tidak dalam tiga hal mendasar.

Pertama, konstelasi politik pasca reformasi menempatkan perekonomian di tengah-tengah kehidupan politik yang lebih pluralistis dan demokratis. Kedua, desentralisasi yang telah diputuskan sebagai pendekatan pembangunan telah merubah struktur ekonomi dan pemangku kepentingan pembangunan ekonomi itu sendiri. Ketiga, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia telah berada dalam konstelasi jaring perekonomian global. Sejak akhir tahun 1980an proses globalisasi dan regionalisasi telah membuat perekonomian dunia semakin terintegrasi.

Dalam kenyataannya sistem ekonomi Indonesia jauh lebih kompleks daripada pasal 33 UUD 1945 karena di dalamnya juga mencakup berbagai norma, kenyataan sosial, dan kenyataan politik. Semua ini menjadi acuan dalam merumuskan elemen-elemen di dalam sistem ekonomi yang meliputi: kepemilikan, alokasi sumber daya, mekanisme pasar, sistem insentif, hak-hak konsumen, dan jaring sosial untuk penanganan kemiskinan.

Krisis ekonomi di akhir tahun 1997-1998 memberi pelajaran tentang pentingnya sistem perekonomian yang cukup lentur dalam menghadapi perubahan-perubahan di lingkungan internal maupun eksternal. Dengan demokratisasi dan desentralisasi, peran masyarakat dan daerah semakin luas dalam proses politik dan pembangunan ekonomi. Di sisi lain, hakekat globalisasi yang sudah menjadi fakta sejarah pada intinya adalah proses perluasan sistem ekonomi pasar ke ruang lingkup internasional. Kini Pemerintah Indonesia tampaknya lebih siap. Fundamental ekonomi telah ditetapkan antara lain sektor perbankan, neraca pembayaran, fiskal dan moneter serta kondisi makro secara umum.

Namun harus lebih dari itu, sistem ekonomi tersebut haruslah dapat menjawab permasalahan besar perekonomian Indonesia, yaitu: mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Sistem ekonomi ini harus dapat memberikan peluang bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk menjalankan perannya masing-masing, serta peran pemerintah bagi terbentuk dan terlaksananya kebijakan ekonomi yang rasional dan efektif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan besar ekonomi, serta agar dapat menjawab tantangan demokratisasi, desentralisasi, dan globalisasi dalam rangka mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas menuntut memperkuat kemampuan dalam mengelola sistem ekonomi pasar nasional yang didukung oleh berbagai prasyarat, antara lain: pembangunan institusi politik untuk mendukung demokratisasi; terciptanya kepastian hukum; stabilitas makro ekonomi; sektor keuangan yang handal; ditegakkannya peraturan-peraturan anti-monopoli yang menjamin persaingan usaha yang sehat; reformasi birokrasi; serta penguatan jaring social untuk penanganan kemiskinan.

Keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan peluang desentralisasi dan globalisasi adalah dengan cara meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia secara sistematis dan terencana. Kompleksitas peta dan agenda global mau tidak mau harus diimbangi dengan kemampuan diplomasi ekonomi secara internasional. Indonesia harus mampu melihat peluang global yang ada dengan menjadikan kepentingan nasional sebagai inti dalam perjuangan diplomasi ekonomi, sehingga Indonesia tidak terhanyut dalam berbagai aturan dan permainan global yang tidak memihak pada kepentingan nasional

Maka Perekonomian Indonesia dengan pemihakan kepada kepentingan nasional mempunyai indikator utama yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat, lebih spesifik lagi adalah pengurangan pengangguran dan kemiskinan.

Pengalaman telah menunjukan bahwa bencana alam telah memaksa penduduk yang sebelumnya termasuk kategori rentan miskin menjadi penduduk miskin (Fahmy Radhy). Pada tahun 2004 dana Pemerintah untuk pengentasan kemiskinan mencapai sekitar Rp. 19 triliun (laporan BBC Indonesia) dan sekarang menjadi empat kali lipatnya. Sedangkan angka kemiskinan masih di atas 30 juta dengan pengurangan kemiskinan hanya 36,10 juta (kemiskinan tahun 2004) dikurangi 34,96 juta (kemiskinan tahun 2008) = 1,14 juta. Bila setahun turun 1 juta maka normatifnya dalam empat tahun harusnya turun 4 juta. SBY-JK mematok jumlah penduduk miskin tahun 2009 menjadi 18.8 juta dan angka pengangguran terbuka sebesar 6,6 % tahun 2008 dan 5,1 tahun 2009 dalam RPJM 2004-2009. Namun Bappenas menyatakan kemiskinan tahun 2009 bisa mencapai 33,7 juta orang bila ekonomi tumbuh 4,5% dan bila ekonomi tumbuh 6% maka jumlah orang miskin bisa menjadi dibawah 30 juta yaitu 29,9 juta. Jelas target SBY-JK dalam 5 tahun untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran mustahil tercapai. Tahun 2008 angka realisasi pengangguran adalah 8,46% dan angka kemiskinan adalah 34,9 juta orang.

HIPOTESA

Apakah selama Pemerintahan SBY-JK 2004 – 2009, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia berdampak significant terhadap pengurangan kemiskinan, pengangguran terbuka, dan kesenjangan sosial.

DEFINISI DAN TINJAUAN TEORI

PDB dan Pertumbuhan Ekonomi.

Gross Domestic Product (Produk Domestik Bruto) adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi negara tertentu dalam arti geografis (konsep kewilayahan) selama 1 tahun (kuliah MEP UGM Angkatan III).

Konsep Pendapatan Nasional (PN)

Ada dua pengertian PN, yaitu : dalam arti sempit dan arti luas.

Dalam arti sempit, PN adalah PN, tetapi dalam arti luas, PN dapat merujuk ke PDB (Produk Domestik Bruto) atau PNB (Produk Nasional Bruto), atau PNN (Produk Nasional Netto). Persamaan sederhana dalam perhitungan pendapatan nasional :

PNB = PDB + F PNN = PNB – D PN = PNN – Ttl

Dimana :

F = pendapatan netto atas faktor luar negeri atau pendapatan yang diterima dari pendapatan yang dibayarkan ke luar negeri atas faktor produksi. Misal, gaji TKI yang bekerja di luar negeri dan dividen dari investasi asing atau gaji konsultan asing di Indonesia.

D = depresiasi atau penyusutan

Ttl = pajak tidak langsung netto (selisih antara pajak tak langsung dan subsidi).

Sehingga, PDB = PN + Ttl + D – F Atau, PN = PDB + F – D – Ttl

Pendekatan Perhitungan PDB, ada tiga :

Pertama, Pendekatan Produksi. Menurut pendekatan ini, PDB adalah jumlah nilai output (NO) dari semua sektor ekonomi atau lapangan usaha. Sektor perekonomian Indonesia berdasarkan klasifikasi BPS ada 9 sektor. Sehingga, PDB = ? Noi dimana, i = 1,2,…9. 9 Sektor tersebut adalah:

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

2. Pertambangan dan Penggalian

3. Industri Pengolahan

4. Listrik, Gas, Air Bersih

5. Konstruksi

6. Perdagangan, Hotel, dan Restaurant

7. Pengangkutan dan komunikasi

8. Keuangan, Real Estate dan Jasa Persuahaan

9. Jasa-jasa

Dari 9 sektor tersebut yang termasuk Sektor Primer adalah sektor no. 1 (Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan) dan sektor no.2 (Pertambangan dan Penggalian). Sektor sekunder adalah sektor no. 3 (Industri Pengolahan), no. 4 (Listrik, Gas, Air Bersih) dan sektor no. 5 (Konstruksi). Sedangkan sektor tersier terdiri dari 4 sektor yakni sektor no. 6 (Perdagangan, Hotel, Restaurant), sektor no. 7 (Pengangkutan dan Komunikasi), sektor no. 8 (Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan) serta sektor no. 9 (jasa-jasa)

PDB adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi di masing-masing sektor. Pendapatan faktor produski berupa : upah/gaji untuk tenaga kerja, bunga hasil investasi untuk pemilik modal, hasil jual atau sewa tanah untuk pemilik tanah, dan keuntungan bisnis atau perusahan bagi pengusaha. Atau dalam pendekatan ini PDB merupakan penjumlahan dari nilai tambah bruto (NTB) dari sembilan sektor tersebut. PDB = NTB1 + NTB2 + …NTB9

Kedua, Pendekatan pengeluaran, PDB adalah jumlah dari semua komponen dari permintaan akhir (C, I, G, dan X-M). Sehingga, PDB = C + I + G + (X - M)

Pertumbuhan ekonomi dapat bersumber dari : Pertumbuhan sisi permintaan agregat (AD). Jika terjadi pertumbuhan, maka kurva AD bergeser ke kanan. Sisi AD terdiri dari : C, I, G dan ekspor netto (X - M). Atau Y = C + I + G + X-M. jika Y meningkat maka permintaan agregat akan semakin besar.

Ketiga, Sedangkan pertumbuhan dari sisi penawaran agregat (AS) dipengaruhi oleh peningkatan volume dari faktor-faktor produksi yang digunakan. Pertumbuhan juga didorong oleh peningkatan produktivitas dari faktor-faktor tersebut. Jadi, hubungan antara output dengan faktor produksi adalah : Q = f (X1, X2, X3, ….Xn) dimana, Q = volume output, dan X1, X2,…Xn = volume faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan output.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, yaitu :

Faktor Internal, yaitu : Faktor internal ekonomi : kondisi fundamental ekonomi seperti perkembangan inflasi, jumlah cadangan devisa, kondisi sektor perbankan, realisasi RAPBN, kebijakan ekonomi pemerintah di bidang fiskal dan moneter serta perkembangan ekspor nasional. Faktor internal nonekonomi : kondisi politik dan sosial, keamanan, dan hukum (berkaitan dengan kepastian hukum di bidang kegiatan bisnis dan pelaksanaan otonomi daerah)

Faktor eksternal, yaitu : Prospek perekonomian dan perdagangan dunia, Kondisi politik global dan Pertumbuhan Ekonomi global.

Kemiskinan

Ada dua pengertian kemiskinan, yaitu :

Kemiskinan Relatif, yaitu kemiskinan yang mengacu kepada garis kemiskinan. Menurut Kemiskinan ini, ukuran kemiskinan adalah kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Salah satu alat ukur yang popular digunakan untuk mengukur kesenjangan dalam pembagian pendapatan adalah koefisien atau ratio Gini. Nilai koefisien berada antara 0 s/d 1. Angka Satu menyatakan ketidakmerataan sempurna dalam pembagian pendapatan, artinya satu orang (satu kelompok pendapatan) di suatu Negara menikmati semua pendapatan Negara tersebut. Angka 0 menyatakan kemerataan sempurna atau semua orang mendapat porsi yang sama dalam pembagian pendapatan.

Kemiskinan Absolut, yaitu kemiskinan yang paling bawah, di mana kebutuhan-kebutuhan minimum tidak dapat terpenuhi. Kebutuhan minimum dalam bentuk kebutuhan kalori (makanan) ditambah nonmakanan yang sangat diperlukan untuk bertahan hidup.Kemiskinan absolut juga disebut dengan kemiskinan ekstrem.

BPS : mengukur kemiskinan dengan menggunakan besarnya rupiah yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan. Untuk tahun 2004 batas miskin Rp 126.000,00 per kapita per bulan.

Tahun 2009, Kepala Badan Pusat Statistik , Rusman Heriawan mengatakan seseorang dianggap miskin apabila dia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Kebutuhan hidup minimal itu adalah kebutuhan untuk mengkonsumsi makanan dalam takaran 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan minimal non makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan dan transportasi. “Jadi ada kebutuhan makanan dalam kalori dan kebutuhan non makanan dalam rupiah. Kalau rupiahnya yang terakhir (tahun 2008) adalah Rp 182.636 per orang per bulan,” kata Rusman Heriawan kepada BBC. Dengan definisi itu, jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2008 mencapai sekitar 34,96 juta jiwa. (Laporan BBC Indonesia).

Pengangguran Terbuka

Pengangguran Terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah penah berkerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (BPS).

BATASAN MASALAH (Laporan BBC Indonesia)

Angka Kemiskinan Absolut merupakan hasil survei sosial ekonomi nasional, Susenas dengan sampel hanya 68.000 rumah tangga, padahal jumlah rumah tangga di Indonesia mencapai 55.000.000. Menurut ahli statistik dari Institut Teknologi Surabaya, Kresnayana Yahya, cara pandang pemerintah terhadap kemiskinan tidak mencerminkan realitas. “Ada yang tidak diperhitungkan, yakni: perusak-perusak kalori. Orang merokok bisa enam sampai tujuh batang. Itu sebenarnya negatif. Dia bisa mengatakan belanjanya sekian, tetapi di dalamnya ada enam-tujuh batang rokok,” kata Kresnayana Yahya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia menyebabkan Perubahan Struktur Ekonomi.

Pembangunan ekonomi jangka panjang dengan pertumbuhan PDB atau PN akan membawa suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor utama ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor-sektor nonprimer, khususnya industri manufaktur dengan increasing return to scale (relasi positif antara pertumbuhan output dan pertumbuhan produktivitas ) yang dinamis sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi (Weiss, 1988). Ada kecendrungan (dapat dilihat sebagai suatu hipotesis) bahwa semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi yang membuat semakin tinggi pendapatan masyarakat per kapita, semakin cepat perubahan struktur ekonomi dengan asumsi faktor-faktor penentu lain mendukung proses tersebut, seperti tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi tersedia.

Menurut Kuznets, perubahan struktur ekonomi umumnya disebut transformasi struktural. Didefinisikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan lainnya dalam komposisi Aggregate Demand (AD) , perdagangan luar negeri (ekspor impor), Aggregate Supply (AS) atau produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi yang diperlukan guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Chenery, 1979). Transformasi struktural dapat dilihat pada perubahan pangsa Nilai Output (NO) atau Nilai Tambah Bruto (NTB) dari setiap sektor di dalam pembentukan PDB atau PNB atau PN. Berdasarkan hasil studi Chenery dan Syrquin, perubahan pangsa dalam periode jangka panjang menunjukkan suatu pola dimana kontribusi sektor primer semakin turun dan sektor sekunder dan tersier semakin meningkat. Kontribusi output dari pertanian (sektor primer) terhadap pembentukan PDB mengecil, sedangkan pangsa PDB dari industri manufaktur dan jasa (sektor sekunder dan tersier) mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan PDB atau PN per kapita.

Ads

Pertumbuhan ekonomi Indonesia menyebabkan Perubahan Struktur Ekonomi.

Pembangunan ekonomi jangka panjang dengan pertumbuhan PDB atau PN akan membawa suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor utama ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor-sektor nonprimer, khususnya industri manufaktur dengan increasing return to scale (relasi positif antara pertumbuhan output dan pertumbuhan produktivitas ) yang dinamis sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi (Weiss, 1988). Ada kecendrungan (dapat dilihat sebagai suatu hipotesis) bahwa semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi yang membuat semakin tinggi pendapatan masyarakat per kapita, semakin cepat perubahan struktur ekonomi dengan asumsi faktor-faktor penentu lain mendukung proses tersebut, seperti tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi tersedia.

Pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2008 sebesar 6,1%, menghasilkan sektor tertier pengangkutan dan komunikasi tumbuh sebesar 16,7%, diikuti sektor listrik dan gas sebesar 10,7%. Sektor Industri Pengolahan hanya tumbuh 3,7%. Yang mengejutkan sektor pertanian tumbuh (4,8%) melampaui sektor industri pengolahan (3,7%) pada tahun 2008. Pada tahun sebelumnya 2005 s/d 2007 Sektor Industri Pengolahan tumbuh diatas sektor pertanian. Indikasi ini harus di teliti lebih lanjut, apakah sedang terjadi de Industriaslisasi di Industri Pengolahan? Dan perlu juga diteliti lebih lanjut, pertumbuhan yang terjadi di sektor pertanian tahun 2008 apakah merupakan titik awal perubahan struktur perekonomian dari konstribusi yang lebih besar di industri beralih kepada pembangunan pertanian yang lebih produktif.

Bila memang langkah awal untuk fokus ke pembangunan kembali pertanian Indonesia sudah dimulai, maka sektor pertanian akan sangat efektif mengatasi masalah kemiskinan karena kemiskininan di daerah pedesaan di Indonesia sudah parah.

Dalam hubungan antara Pertumbuhan dan Kemiskinan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pertumbuhan output agregat atau PDB atau PN maupun pertumbuhan output sektoral terhadap pengurangan jumlah orang miskin. Ravallion dan Datt (1996) di India : menemukan bahwa pertumbuhan output di sektor-sektor primer (pertanian) jauh lebih efektif terhadap penurunan kemiskinan dibandingkan sektor-sektor sekunder. Kakwani (2001, Filipina) : peningkatan 1% output di sektor pertanian dapat mengurangi jumlah org yg hidup di bwh garis kemiskinan sedikit di atas 1%. Sedangkan % pertumbuhan yg sama di sektor industri dan jasa hanya mengakibatkan pengurangan kemiskinan 0,25 – 0.3%.

Di Indonesia, beberapa Pelaku Industri mulai menemukan ancaman deIndustrialisasi. Januari 2008 sektor industri menyumbang US7,6 milliar sedangkan Januari 2009 hanya menyumbang USD 4,9 milliar atau merosot 35,52%. Impor bahan baku Industri Januari 2008 mampu impor mencapai US$ 7,35 Milliar sedangkan Januari 2009 hanya mampu US$ 4,53 Milliar atau minus 38,33%. Selama 5 tahun terakhir memang pertumbuhan sektor industri cenderung menurun, realisasi pertumbuhan tahun 2004 sebesar 6,19% turun di tahun 2005 menjadi 4,63%% dan turun lagi di tahun 2006 menjadi 4,6 %., 2007 naik sedikit menjadi 4,7%, 2008 turun jatuh menjadi 3,7%. Selama 5 tahun terakhir laju pertumbuhan sektor industri turun hampir separuhnya. Sejak krisis ekonomi akhir masa ORBA memang sudah terlihat bahwa sektor industri mengalami penurunan. Kontribusinya untuk PDB semakin berkurang.

Pengangguran

Dalam perekonomian Republik Indonesia dikenal 4 skema sector (Irsan Ashary Saleh Ph.D), yaitu:

1. Sektor Riel, Y = C + I + G + Exp – Imp

Y=GNP=Pendapatan Nasional, C=Konsumsi Rumah Tangga, I=Investasi Swasta, BUMN, Koperasi, G=APBN, Luar Negeri (Ekspor-Impor)

2. Sektor Monter, Y = M0 + mR/k+l

k=koefisien transaksi,e=koefisien precautionary,m=koefisien spekulasi, Mo=Ms=DC0 (Domestic Credit)+Fx0(forex reserves). DC0 adalah jumlah kredit dalam basis rupiah = M1(Kartal+giral); M2= M1+SD and/or TD; M3=M2+Quasy Money (marketable securities)

3. Sektor sumber daya dan Iptek

4. Sektor Keuangan International

Kurva sektor riel (IS) berpotongan dengan Kurva sektor moneter (LM) menghasilkan GNP (Y) actual. Namun belum menghasilkan Y full (Y ideal). Y ideal akan di hasilkan oleh sektor sumber daya dan terobosan teknologi.

Y ideal dikurangi dengan Y actual adalah GNP gap atau unemployment.

Pengangguran yang dibahas disini adalah pengangguran structural, terjadi akibat perubahan struktur kegiatan ekonomi dari agraris ke industri mendorong terjadinya perubahan permintaan jenis dan sifat tenaga kerja serta perubahan teknologi yang digunakan (Kuliah MEP UGM Angkatan III Jakarta).

Akibat buruk pengangguran bagi perekonomian adalah: GNP tidak maksimal, pendapatan pajak pemerintah berkurang dan pertumbuhan ekonomi terganggu. Bagi Individu akibat buruknya adalah tidak memperoleh pendapatan, kehilangan keterampilan dan ketidakstabilan sosial-ekonomi. (Kuliah MEP UGM Angkatan III Jakarta).

Demand Sumber Daya Tenaga Kerja naik karena globalisasi pasar internasional dan Industrialisasi.

Supply Sumber Daya Tenaga Kerja naik karena kenaikan jumlah penduduk, penemuan tambang dan peningkatan etos kerja.

Y Ideal tidak tercapai karena oversupply tenaga kerja, terdiri dari factor:

1. Demografi, kenaikan immigrant/urbanisasi, penurunan tingkat kematian, kenaikan tingkat ekspektasi hidup.

2. Sociology, meningkatnya etos kerja, partisipasi angkatan kerja wanita.

3. Legal dan institusional, batasan usia kerja, rentang usia kerja, rangkap jabatan, dimana mengurangi kesempatan kerja.

Untuk mengatasi pengangguran maka Y Ideal perlu diturunkan mendekati Y Actual. Salah satu cara adalah dengan mengurangi program gelar sehingga akan mengurangi supply tenaga kerja. Sebagai Ilustrasi, Mao Che Tung mengatur tenaga kerja di PRC (People Republic of China) dengan menjaga tenaga kerja jangan terlalu pintar agar ekonomi tidak kolaps. PRC menurunkan Y ideal untuk menambah kesempatan kerja.

Pengangguran diatasi dengan pengaturan di Sektor Riel dan Moneter serta menurunkan Y Ideal. Bila MBA fresh graduate masuk ke pasar tenaga kerja, maka akan terjadi Y ideal yang melebar. Akan lebih baik sudah kerja sekolah MBA kemudian kembali kepada pekerjaan atau MBA fresh graduate lakukan terobosan teknologi, buka usaha sendiri maka Y actual akan meningkat mendekati Y Ideal. Di level mikro kenaikan tenaga kerja berpendidikan akan mengurangi pengangguran. Namun di level makro kenaikan tenaga kerja berpendidikan akan menjauhkan Y ideal dari Y actual sehingga secara makro akan lebih baik memperbanyak program keterampilan daripada program gelar.

Menjelang akhir masa Orde Baru tahun 1998 pengangguran mencapai angka 5.5% dari total angkatan kerja produktif, kemudian setelah itu meningkat dan mencapai puncaknya pada masa Pemerintahan SBY-JK pada tahun 2006 sebesar 10,28% dari Angkatan Kerja dan menurun kembali di tahun 2008 menjadi 8,46%. Pada tahun 2008 terjadi pertumbuhan yang tinggi di Lapangan Usaha tersier yakni Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 16,7% serta Lapangan Usaha Listrik, Gas, & Air Bersih sebesar 10,9%. Ada kemungkinan penurunan pengangguran terjadi karena banyak Angkatan Kerja terserap di Lapangan Tersier dan kegiatan Partai Politik menjelang PEMILU (lapangan informal).

Kemiskinan

Permasalahan Pokok Masalah kesenjangan distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan merupakan salah satu masalah di banyak negara berkembang (LDC’s). Kebijakan pembangunan ekonomi di Era Orde Baru yang hanya mengejar pertumbuhan tanpa memperhatikan pemerataan hasil-hasil pembangunan telah membawa dampak jumlah kemiskinan yang masih relatif besar hingga saat ini. Trickle down effect (efek menetes) atau proses mengalir ke kalangan bawah dalam menikmati hasil-hasil pembangunan selama Orde Baru belum dapat dirasakan secara optimal, walaupun pernah ada pada tahun 1986, 1990, 1997 (Studi BPS dkk tahun 2001).

Akhir Pemerintahan Orde Baru 1998 Indonesia mewarisi pertumbuhan ekonomi minus 13,10% serta kemiskinan sebesar 49,5 juta orang atau 24,23% dari Total Penduduk Indonesia.

Pada periode 1996-2007 jumlah penduduk miskin meningkat karena krisis ekonomi. Pada periode 2000-2005 jumlah penduduk miskin cenderung menurun. Namun pada tahun 2006 terjadi jumlah kenaikan penduduk miskin yang drastic dari 35,10 juta (15,97%) bulan februari 2005 menjadi 39,90 juta (17,75%) pada bulan Maret 2006. Kenaikan tersebut terjadi karena kenaikan harga BBM yang berefek inflasi menjadi 17,95% selama periode Februari 2005 s/d Maret 2006. Pada saat itu banyak penduduk berpenghasilan disekitar garis kemiskinan bergeser ke miskin.

Pada Maret 2007 63,52% penduduk miskin berada di Pedesaan. Pola distribusi yang tidak berubah, yakni kemiskinan di pedesaan. Periode Maret 2007 – Maret 2008 penduduk miskin turun sebesar 2,21 juta, dipengaruhi oleh:

Inflasi stabil sebesar 8,17% (Maret 2008 terhadap Maret 2007)

Harga beras turun -3,01% dari Rp.6.414.,– ke Rp. 6.221,– (Maret 2008 terhadap Maret 2007)

70% Penduduk Miskin di Pedesaan bekerja di sektor pertanian. Pada periode tersebut pertanian mengalami pertumbuhan yang baik. Pertumbuhan sektor pertanian diatas sektor industry. Rata-rata upah nominal buruh tani naik dan juga terjadi panen raya.

Selama periode Februari 2007 – Februari 2008 jumlah penganggur berkurang. Tingkat pengangguran terbuka turun dari 10,55 juta orang (Feb 2007) menjadi 9,43 juta orang (Feb 2008). Jumlah pengangguran turun karena terbukanya sektor informal secara luas sehingga mungkin mengurangi jumlah penduduk miskin.

Persoalan kemiskinan bukan hanya jumlah penduduk miskin namun juga harus diperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Dalam laporan BPS Maret 2008 dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah pedesaan lebih parah daripada daerah perkotaan.

Dilihat dari Koefisien Gini, maka kesenjangan dalam pembagian pendapatan di Indonesia meningkat. Koefisien Gini Tahun 2004 sebesar 0,32, tahun 2005 sebesar 0,35, tahun 2006 sebesar 0,33, tahun 2007 sebesar 0,37 dan tahun 2008 sebesar 0,38. Maka terindikasi bahwa memang ada kesenjangan, kemungkinan antar sektor. Sektor primer yang lebih banyak kegiatan informal dengan sektor sekunder yang sebagian besar tenaga kerja berupa pekerja harian.

Untuk mengatasi kemiskinan Pemerintah membuat jaring pengaman sosial untuk mereka yang sama sekali tidak mampu mendapatkan keuntungan-keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan kesempatan pengembangan SDM akibat ketidakmampuan fisik dan mental, bencana alam, konflik sosial dan terisolasi secara fisik.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri adalah Program Mandiri yang diluncurkan oleh Presiden RI tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah, dimana sesungguhnya merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja melalui konsolidasi program-program pemberdayaan masyarakat yang ada diberbagai kementerian/lembaga. Yang menjadi ciri khas dari PNPM Mandiri, program ini melakukan penyaluran pendanaan operasional ke kegiatan secara langsung ke masyarakat tidak melalui Pemerintah Daerah. Mekanisme melalui rembuk desa dengan Fasilitator PNPM Mandiri mengangkat isu yang dijadikan kegiatan berupa kebutuhan untuk mengurangi beban-beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan mendorong peningkatan tabungan masyarakat.

Namun dalam mengiplementasikan PNPM Mandiri masih perlu adanya sinergi dari masyarakat, pemerintah daerah dan kelompok peduli (swasta, asosiasi, perguruan tinggi, media, LSM, dll) serta kemitraan diantara ketiganya. Untuk itu agar semua pihak terlibat dalam program tersebut maka sosialiasi ke masyarakat luas perlu dilakukan secara intensif. BIC dalam PNPM Mandiri mengambil peran sebagai fasilitator kebutuhan teknologi yang diperlukan dalam memperlancar implementasi dan kegiatan masyarakat ini.

KESIMPULAN

Ada tiga hal penting yang mengikuti Pemerintahan SBY-JK yang berdampak pada semakin sukarnya mengatasi kemiskinan di Indonesia, yakni: bencana alam di awal pemerintahan, krisis minyak dunia di pertengahan pemerintahan, serta krisis ekonomi global di akhir pemerintahan. Pertumbuhan Ekonomi meningkat di bandingkan Pemerintahan sebelumnya dan perekonomian mulai memperlihatkan kestabilan. Ada hal penting yang harus dicermati dalam perubahan struktur ekonomi yang terjadi dalam pemerintahan ini. Terjadi ancaman deIndustrialisasi di Industri Pengolahan yang sudah terasa sejak krisis ekonomi jaman Orde Baru. Kontribusinya terhadap pertumbuhan PDB tidak sebesar masa ORBA dulu bahkan cenderung menggerogoti. Hal ini juga menyangkut ancaman tenaga kerja yang ada di sektor ini. Dan sudah bukan merupakan penyakit sesaat melainkan sudah kronis menggerogoti kinerja sektor itu. Dilain pihak kinerja pertumbuhan sektor pertanian yang membaik merupakan kesempatan untuk menentukan bahwa fokus pembangunan Indonesia di bidang pertanian di masa datang lebih penting daripada sektor industry . Pembangunan Pertanian sangat berdampak untuk mengatasi kemiskinan penduduk yang sebagian besar ada di pedesaan.

Pada tahun 2008 menjelang akhir masa jabatan Pemerintahan SBY-JK pengangguran berkurang diperkirakan bukan karena kualitas sektor formal yang membaik melainkan karena terbukanya secara luas sektor informal, dan pertumbuhan sektor tersier serta kegiatan Partai Poltitik menjelang PEMILU. Dapat dikatakan sektor riel dan sektor moneter belum berhasil meningkatkan kualitas struktur formal sehingga mampu memecahkan masalah pengangguran secara lebih fundamental, yakni kebijakan lebih kepada melalui kebijakan ekonomi dibandingkan program pendukung kebijakan seperti jaring pengaman sosial.

Kemiskinan warisan krisis pada jaman Orde Baru masih menghantui sampai sekarang. Tahun 2008 Pemerintah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 2,21 juta orang dibanding tahun sebelumnya. Bisa diduga bahwa program jaring pengaman sosial yang dijalankan Pemerintah, BLT yang disempurnakan dengan PNPM Mandiri mulai dapat dirasakan di masyarakat. Secara normative mengatasi pengangguran adalah dengan cara mengatur kebijakan sektor riel dan moneter, menyamakan Y actual kepada Y ideal. Sedangkan untuk mengatasi kemiskinan disamping dampak dari berkurangnya pengangguran juga harus dikuatkan dengan program jaring pengaman sosial.

SARAN

Redefinisi kembali kebijakan utama sektor riel, yakni, membangun besar-besaran sektor pertanian seperti gerakan pada masa ORBA dulu pada saat membangun besar-besaran sektor industri. Keunggulan komparatif Indonesia ada di sektor pertanian, maka harus di produkfitaskan secara optimal. Bangun Industrialisasi di Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan yang pada masa Orde Baru belum terlaksana. Buat modernisasi Pertanian. Perluas tanaman organic di Indonesia. Pertanian organic berdaya jual tinggi di pasar ekspor. Ekspor industry secara perlahan harus digantikan dengan ekspor produk pertanian.

Kembangkan kembali Program LINK and MATCH pada kebijakan Pendidikan Nasional yang pernah dicetuskan Bp. Wardiman Djojonegoro (Mantan Menteri P & K). Ouput Pendidikan yang merupakan supply tenaga kerja harus bisa mengikuti Demand Tenaga Kerja di sektor perekonomian. Kaji dan terapkan kembali Program LINK and MATCH ini sehingga gap GNP atau unemployment karena penetapan Y ideal yang terlalu tinggi bisa di turunkan.

Jaring pengaman sosial terutama PNPM mandiri sangat efektif untuk mengatasi kemiskinan yang terus bergulung hasil warisan krisis ekonomi jaman ORBA. PNPM merupakan penyempurnaan dari BLT (Bantuan Langsung Tunai). Bisa diteruskan dengan penyempurnaan pada management dan pengawasan terhadap ancaman korupsi di program ini. Disamping itu dihidupkan kembali Program Keluarga Berencana, Posyandu, Program Bea Siswa dan program sosial lainya yang membantu kebijakan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia.